Surabaya (beritajatim.com) - Gubernur Jatim Soekarwo
meminta bupati/walikota agar lebih memperhatikan aspirasi warga
masyarakat yang melakukan unjukrasa. Ini terkait dengan sejumlah proyek
pembangunan atau eksplorasi migas yang mendapat penolakan dari warga
sekitar lokasi.
"Bupati harus ajak bicara masyarakat, masyarakat itu melaporkan kecemburuan soal apa dan ketidak-adilannya dimana. Harus menggunakan pendekatan lokal," kata Pakde Karwo kepada wartawan menanggapi demo warga di Sumenep dan Tuban akhir-akhir ini, Jumat (22/6/2012).
Menurut Pakde Karwo, dalam menghadapi masyarakat tidak bisa menggunakan dasar hitam putih. "Kalau rakyat demo jangan dianggap 'pemberontak'. Itulah demokrasi dan harus transparansi," tuturnya.
Dia menjelaskan, pada prinsipnya problem yang mendasari warga demo adalah soal pengangguran. Di mana masyarakat desa sekitar proyek meminta pekerjaan. Selain itu, juga problem harga tanah yang diminta masyarakat tidak sesuai dengan kemampuan investor.
"Holcim kan pernah didemo warga di Tuban, karena mereka minta jadi pekerja kasar. Tapi Holcim tidak mau dan menggunakan tenaga luar daerah yang punya skill. Akhirnya, Holcim lambat laun mau menuruti keinginan warga," ujarnya.
Hal yang sama juga terjadi saat warga juga mendemo Pabrik Semen Gresik di Tuban. Pakde Karwo mengaku langsung menemui Dirut PT Semen Gresik Dwi Sutjipto dan Bupati Tuban. "Masalahnya itu karena warga desa tetangga juga minta kompensasi, yang penting diutamakan desa sekitar pabrik dulu. Tenaga outsourcing mungkin bisa diambilkan dari tenaga setempat," imbuhnya.
Untuk diketahui, gerakan mahasiswa menolak eksplorasi dan ekploitasi minyak dan gas bumi (migas) di Sumenep, terus berlanjut beberapa hari terakhir. Selain berunjuk rasa, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS), menggalang tanda tangan anggota DPRD setempat dalam surat pernyataan menolak pengeboran migas.
Kemudian, pembangunan pelabuhan khusus milik PT Holcim Indonesia di Desa Glondong Gedhe Kecamatan Tambakboyo, Tuban mendapat protes dari warga sekitar, Kamis (14/6/2012) lalu.
Sejumlah warga menilai proyek pembangunan pelabuhan ini menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem laut. Karena itu, mereka menggelar unjuk rasa.
Dalam aksinya, warga melakukan blokade terhadap akses utama proyek pembangunan pelabuhan di sebelah utara jalur Pantura Jl Raya Tuban-Semarang ini dengan membentangkan sejumlah spanduk penolakan. [tok/but]
"Bupati harus ajak bicara masyarakat, masyarakat itu melaporkan kecemburuan soal apa dan ketidak-adilannya dimana. Harus menggunakan pendekatan lokal," kata Pakde Karwo kepada wartawan menanggapi demo warga di Sumenep dan Tuban akhir-akhir ini, Jumat (22/6/2012).
Menurut Pakde Karwo, dalam menghadapi masyarakat tidak bisa menggunakan dasar hitam putih. "Kalau rakyat demo jangan dianggap 'pemberontak'. Itulah demokrasi dan harus transparansi," tuturnya.
Dia menjelaskan, pada prinsipnya problem yang mendasari warga demo adalah soal pengangguran. Di mana masyarakat desa sekitar proyek meminta pekerjaan. Selain itu, juga problem harga tanah yang diminta masyarakat tidak sesuai dengan kemampuan investor.
"Holcim kan pernah didemo warga di Tuban, karena mereka minta jadi pekerja kasar. Tapi Holcim tidak mau dan menggunakan tenaga luar daerah yang punya skill. Akhirnya, Holcim lambat laun mau menuruti keinginan warga," ujarnya.
Hal yang sama juga terjadi saat warga juga mendemo Pabrik Semen Gresik di Tuban. Pakde Karwo mengaku langsung menemui Dirut PT Semen Gresik Dwi Sutjipto dan Bupati Tuban. "Masalahnya itu karena warga desa tetangga juga minta kompensasi, yang penting diutamakan desa sekitar pabrik dulu. Tenaga outsourcing mungkin bisa diambilkan dari tenaga setempat," imbuhnya.
Untuk diketahui, gerakan mahasiswa menolak eksplorasi dan ekploitasi minyak dan gas bumi (migas) di Sumenep, terus berlanjut beberapa hari terakhir. Selain berunjuk rasa, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS), menggalang tanda tangan anggota DPRD setempat dalam surat pernyataan menolak pengeboran migas.
Kemudian, pembangunan pelabuhan khusus milik PT Holcim Indonesia di Desa Glondong Gedhe Kecamatan Tambakboyo, Tuban mendapat protes dari warga sekitar, Kamis (14/6/2012) lalu.
Sejumlah warga menilai proyek pembangunan pelabuhan ini menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem laut. Karena itu, mereka menggelar unjuk rasa.
Dalam aksinya, warga melakukan blokade terhadap akses utama proyek pembangunan pelabuhan di sebelah utara jalur Pantura Jl Raya Tuban-Semarang ini dengan membentangkan sejumlah spanduk penolakan. [tok/but]
